Bahwa pada hari ini Senin tanggal 25 November 2019 jam 13.00 wib bertempat di Kejaksaan Negeri Dharmasraya telah dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dari penyidik Polres Dharmasraya an tersangka Ir. Gunawan Direktur CV. arterindo Pratama konsultan pengawas pembangunan LP Dharmasraya tahun anggaran 2014 dengan kerugian negara Rp. 1.036.390.687,74,-

Tersangka diserahkan terimakan oleh penyidik dalam keadaan sehat dan tidak ditahan selanjutnya oleh Penuntut Umum Kejari Dharmasraya melakukan penahanan utk terdakwa selama 20 (dua puluh) hari kedepan di RUTAN Anak air by pas padang,penyerahan tsk dan BB selain di hadiri oleh keluarga tersangka juga didampingi oleh Penasehat Hukum tersangka, dimana dalam proses penyerahannya berjalan dengan lancar,ketika laporan ini kami buat tersangka dalam perjalanan menuju RUTAN Anak air Padang. (*)

Buronan Terpidana Korupsi Asal Kejari Padang Ditangkap Di Depok

 

Tidak ada tempat yg aman bagi pelaku kejahatan! Setelah dinyatakan buron sejak tanggal 10 April 2018 terpidana HM HELWIS, SH oleh Kejaksaan Negeri Padang, Tim Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Padang berhasil mengamankan buronan perkara tindak pidana korupsi asal Kejaksaan Negeri Padang atas nama terpidana H. M. HELWIS, S.H., pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 10.52 Wib, bertempat di salah satu komplek perumahan di kawasan Sawangan – Depok, selanjutnya terpidana dititipkan di rutan Kejari Jakarta Selatan.

H. M. HELWIS, S.H merupakan terpidana perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jenis minibus tahun 2007 pada bagian perlengkapan Setda Kota Padang yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 515 K/PID.Sus/2017 Tanggal 15 Mei 2017, terdakwa H. M. Helwis, S.H. dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dan untuk menjalani pidananya, tim jaksa eksekutor Kejari Padang pada hari Jum’at tanggal 22 November 2019 langsung mengeksekusi terpidana ke Lapas Anak Air Kota Padang.

Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera menghimbau terhadap DPO yg belum tertangkap agar kooperatif dan menyerahkan diri. (*)

Kronologi Perkara Atas Nama Terpidana Budi Santoso

KRONOLOGIS PERKARA An. TERPIDANA BUDI SANTOSO

IDENTITAS TERPIDANA :
Nama Lengkap
Tempat Lahir
Umur / Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Tempat Tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan :
:
:
:
:
:

:
:
: BUDI SANTOSO, BBA.
Jakarta
46 Tahun /14 Mei 1972
Laki-Laki
Indonesia
Jorong Kubang Nagari Tanjung Alai Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok
Islam
Mantan Bendahara Kantor Wali Nagari Tanjung Alai
S-1

• Kejaksaan Negeri Solok berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Solok Nomor : Print-01/N.3.15/Fd.1/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Nomor : PRINT-121/N.3.15/Fd.1/02/2018, tanggal 14 Pebruari 2018 telah melakukan penyidikan terhadap Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Tahun 2015 dan 2016.
• Terpidana sebagai Bendahara Nagari Tanjung Alai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 162.055.778,- (seratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
• Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan :
Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsidair : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

• Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1612 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 Mei 2019 menyatakan bahwa :
1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa BUDI SANTOSO, BBA ;
2. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 22/TIPIKOR/2018/PT PDG tanggal 14 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 13/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 13 September 2018 mengenai lamanya Pidana Pengganti Denda menjadi :
– Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI SANTOSO, BBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

• Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR/2018/PT.Pdg menyatakan:
1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg tertaggal 13 September 2018 sekedar lama masa pidana penjara sehingga amar selengkapnya adalah :
– Menyatakan Terdakwa Budi Santoso, BBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
– Menjatuhkan pidana, oleh karenanya terhadap Terdakwa Budi Santoso, BBA , dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
– Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 162.055.778,- (seratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
– Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Budi Santoso, BBA, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
– Menetapkan agar Terdakwa Budi Santoso, BBA tetap sebagai tahanan kota;
– Membebankan kepada Terdakwa Budi Santoso, BBA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• Adapun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor: 71/Pen.Pid/2018/PT.Pdg pada tanggal 14 September 2018 menyatakan:
1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa Budi Santoso, BBA membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 162.055.778,- (seratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah ).
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Solok ;
6. Menetapkan barang bukti nomor 1 s/d 74 conform dengan Tuntutan JPU;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2018 telah menuntut sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota yang telah dijalani;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa Budi Santoso, BBA membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 162.055.778,- (seratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah ),

• Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-1033/L.3.15/Fuh.1/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 atas nama terpidana Budi Santoso, BBA, telah dilakukan pemanggilan dan pengecekan ke rumah terpidana namun terpidana tidak berada di tempat kediamannya.

• Kejari Solok telah mengirimkan Permintaan Permohonan Bantuan Pencarian Terpidana Budi Santoso melalui Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan surat nomor : R-24/L.3.15/Fd.1/09/2019 tanggal 18 September 2019.

• Terpidana di Eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang di Muaro.