Penahanan Oknum ASN Diduga Penyelewengan Dana APBD Sumbar 2019 Dan Infak Masjid Raya Sumbar

Padang 19 Juni 2020. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), akhirnya menahan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dan juga infak Masjid Raya Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Tersangka berinisial YR, yang menjabat sebagai bendahara Biro Bina Mental dan Kesra Setda Provinsi Sumbar, resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Dari pantauan awak media, terdakwa yang ke luar dari gedung Kejati Sumbar, tampak memakai baju rompi warna merah, memakai masker, dan menundukkan kepalanya sambil berjalan menuju mobil tahanan yang telah terparkir di halaman kantor Kejati Sumbar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Barat (Sumbar), Amran, didampingi Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati Sumbar, M.Fatria, mengatakan, kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikkan lebih mendalam.

“Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, maka kami telah menetapkan tersangka. Setelah tersangka ditetapkan, maka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sebelum ditahan, tersangka sudah diperiksa dan kita bawa ke rumah tahanan (rutan) Anak Air Padang,”katanya, Jumat (19/20).

Lebih lanjut dijelaskannya, tersangka pernah beberapa kali menjabat sebagai bendahara, yakninya bendahara pengeluaran pembantu pada Biro Bina Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dari 2010 sampai 2011, Bendahara Masjid Raya Sumbar dari tahun 2014 sampai 2019, Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato Provinsi Sumbar 2014-2019.

Semasa menjabat, tersangka menggelapkan uang, untuk kepentingan pribadi pada tahun 2013-2019 sebesar Rp892.684.783. uang pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tuah sakato Provinsi Sumbar tahun 2018 sebesar Rp375 juta. Uang APBD berupa persedian, pada biro bidang mental kesra sebesar Rp718.370.000, dan uang sisa dana peringatan hari raya besar Islam atau PHBI tahun 2018 Rp92.207.749, termasuk infak dan anak yatim. (*)