header-jaksa

KUMPULAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN DAPAT ANDA AKSES DISINI :    

                            

  1. UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
  2. UNDANG-UNDANG NO 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
  3. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  4. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  5. UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
  6. UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
  7. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
  8. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI
  9. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
  10. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
  11. UNDANG-UNDANG NO 111 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
  12. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
  13. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  14. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
  15. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
  16. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)
  17. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
  18. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
  19. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
  20. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFI
  21. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  22. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
  23. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
  24. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
  25. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
  26. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
  27. UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
  28. UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
  29. UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
  30. UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR
  31. UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
  32. UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
  33. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
  34. UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
  35. UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
  36. UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN
  37. UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS
  38. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  39. UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
  40. UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
  41. UNDANG-UNDANG NO 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
  42. UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  43. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
  44. UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
  45. UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
  46. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013 TENTANG KEUANGAN MIKRO
  47. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
  48. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
  49. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
  50. UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2013 TENTANG KEANTARIKSAAN
  51. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
  52. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN
  53. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA
  54. UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2017 TENTANG APBN 2018
  55. UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
  56. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  57. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
  58. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  59. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  60. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

 

PERATURAN PEMERINTAH

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. .

PERATURAN JAKSA

  1. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
  2. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-025/A/JA/11/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
  3. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-017/A/JA/12/2016 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
  4. INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR INS-004/A/JA/08/2012 TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN TUGAS PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM