KUMPULAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN DAPAT ANDA AKSES DISINI :
- UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- UNDANG-UNDANG NO 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
- UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
- UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI
- UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
- UNDANG-UNDANG NO 111 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
- UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
- UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
- UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
- UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)
- UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
- UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
- UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
- UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFI
- UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
- UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
- UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
- UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
- UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
- UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
- UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
- UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
- UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR
- UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
- UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
- UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
- UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
- UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN
- UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS
- UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
- UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
- UNDANG-UNDANG NO 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
- UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
- UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
- UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013 TENTANG KEUANGAN MIKRO
- UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
- UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
- UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2013 TENTANG KEANTARIKSAAN
- UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN
- UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2017 TENTANG APBN 2018
- UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
- UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
- UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN
PERATURAN PEMERINTAH
- .
- .
- .
- .
- .
PERATURAN JAKSA
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-025/A/JA/11/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-017/A/JA/12/2016 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR INS-004/A/JA/08/2012 TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN TUGAS PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM